Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri (PHLN) :
‘Special courts needed to handle electoral disputes’
| 
| 
With numerous electoral disputes that arise from local elections across the country, the time is rife for the government to set up special courts at the district level to speed up the settlements of electoral disputes.
Currently, all electoral disputes from places near and far are handled by the Constitutional Court in Jakarta.
“One way to deal with the electoral dispute is to establish a special court that handles only electoral disputes,” Center for Electoral Reform (Cetro) executive director Hadar Gumay told The Jakarta Post on Wednesday.
He was commenting on the numerous electoral disputes that have occurred in local elections throughout 2011.
Constitutional Court chief Mahfud MD disclosed on Wednesday that his office had received 392 cases of electoral disputes from a total of 440 local elections that were held last year.
351 Perda ditertibkan pusat | |
Jakarta : Kementerian Dalam Negeri mencatat sepanjang tahun lalu sebanyak 351 peraturan daerah bermasalah telah ditertibkan oleh pemerintahan pusat. Penertiban tersebut merupakan bagian dari target evaluasi sekitar 9.000 peraturan daerah untuk periode 2010-2014. Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri, menjelaskan tugas kementeriannya dalam kurun waktu 5 tahun hingga 2014 adalah mengevaluasi kembali keberadaan 8.000-9.000 peraturan daerah.Untuk tahun lalu, setidaknya ada 351 Perda yang bermasalah dan sudah ditertibkan.
Surat Edaran Dispensasi Pelayanan Penerbitan KTP Elektronik secara massal | |
Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan dukungan dari Pejabat Eselon I, II, III dan IV di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang diminta oleh Bapak Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor : 471.13/4717/SJ tanggal 24 Nopember 2011 perihal Pengecekan Pelaksanaan KTP Elektronik e-KTP (terlampir), maka bersama ini dengan hormat kami menyampaikan copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/5266/SJ tanggal 30 Desember 2011 perihal Dispensasi Pelayanan Penerbitan KTP Elektronik secara massal, kiranya dapat digunakan sebagai bahan untuk memperlancar pengecekan pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik tahun 2011/2012 di Kabupaten/Kota.
|
Rapat kerja Gubernur Seluruh Indonesia Tahun 2011 | |
Mendagri Lantik Abraham | |
|
Salah satu acara akbar tingkat nasional yang dimotori oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu Rapat kerja Gubernur (Rakergub) Seluruh Indonesia Tahun 2011 kembali digelar di Jakarta, acara yang bertemakan Peningkatan Peran Gubenur Dalam Melaksanakan Agenda Pengembangan Nasional dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 19-20 Desember 2011 di Hotel Mercure Convention Centre 
Abarahm O Atururi dan Rahimin Katjong kembali menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2012-2017. Keduanya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi,selasa (17/1), di Manokwari. Gamawan mengingatkan, dalam kepemimpinan yang kedua, pasangan ini diharapkan lebih mempercepat pembangunan di Papua Barat.